PROYEK DAK DI SMPN 4 TARUTUNG DIDUGA BANYAK PENYIMPANGAN
Mediahumaspolri.com || Taput
Sangat disesalkan bila ada Kepala Sekolah yang selalu menghindar dan bersikap ketus kepada wartawan apalagi bila tidak memberikan informasi saat dikonfirmasi terkait sekolah yang dikelola.
Seperti yang dialami oleh awak Mediahumaspolri ketika menemui salah satu Kepala Sekolah tepatnya di SMPN 4 Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Riamin Sinaga tidak bersahabat kepada wartawan.
Kedatangan awak media ini menemui RS di sekolahnya karena dengan banyaknya kerusakan fisik bangunan dan juga kerusakan mobiler, begitu Riamin ditemui malah sok sibuk dengan pekerjaanya.
Saat ditanya wartawan, ibu Kepsek ada yang mau saya konfirmasi, malah Kepsek balik bertanya “ada apa saya bukan Kepsek ucap Riamin sambil berjalan masuk ke ruang kelas meninggalkan awak media ini”.
Selasa 6/9, secara terpisah Mediahumaspolri investigasi ke lokasi proyek Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2022 ditemukan rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya dengan sistem swakelola dari APBD Rp 498.527.400.00.
Saat anggota tukang di konfirmasi, Simbolon menjelaskan kami hanya tukang sedangkan kontraktornya adalah Carles Sibuea yang bukan warga sekitar begitu juga kwalitas bangunan sangat diragukan.
Terlihat baja ringan tak diikat pakai besi supaya nempel ke tiang balok maka di sangsikan dapat roboh menimpa anak didik begitu juga tiang kolom tersambung diduga tidak menggunakan besi yang diatur dalam Rancangan Anggaran biaya yang ada
LP3SU Sahala Saragi temukan penyelewengan pada pelaksanaan fisik DAK SD, SMP se Taput diduga tidak mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan sebagaimana diatur dalam juklak/juknis dilaksanakan secara swakelola yang seharusnya komite sekolah dapat bekerjasama dengan masyarakat sekitar.
Hasil pantauan Lembaga pemantauan pengawasan pembangunan Sumatera Utara bahwa sejumlah Kepala Sekolah diprotes oleh komite sekolahnya karena rapat pembentukan panitia tidak dilaksanakan bahkan segala bentuk berkas administrasi yang ada diduga dimainkan oleh pihak sekolah tersebut.
Jelas ini melukai hati rakyat, swakelola nyatanya milik Pemborong yang di duga rekanan Kepala Sekolah tanpa melibatkan warga sekitar dalam hal ini LP3SU menilai ada semacam KKN sehingga proyek DAK dikendalikan oleh pihak lain termasuk di SMPN 4 Tarutung.
Begitu juga pada sekolah SMPN 3 Sipoholon terdapat dua unit DAK, SDN 173141 Hutaraja Sipoholon, SMPN 4 Pahae Julu ada dua fisik DAK, SDN 174577 Sibaganding bahkan semua sekolah penerima fisik DAK diduga keras asal jadi demi meraup untung besar.ALAIN DELON
