SEJUMLAH PROYEK DI DINAS PUPR BENGKALIS DIDUGA ASAL JADI, DPP-LSM-KPK, MINTA KEJAGUNG DAN KEJATI RIAU, TURUN TANGAN MENGUSUTNYA
Bengkalis || Media Humas Polri
Untuk membuktikan ada tidaknya dugaan kecurangan terhadap pelaksaan sejumlah proyek pembangunan jalan dan pembangun gedung yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkalis. Yang telah menghabiskan Dana APBD Bengkalis TA.2022, mencapai miliaran rupiah, diminta keseriusan penegak hukum dari pusat, yakni Kejasaan Agung (Kejagung) RI dan Kejaksaan tinggi (Kejati) Riau, segera turun tangan mengusutnya sesuai hukum yang berlaku.
Menurut beberapa sumber yang layak dipercaya yang dikonfirmasi media ini dijalan pertanian bengkalis, kamis 16-02-2023, mengatakan masa perpanjangan waktu pekerjaan kantor kejari bengkalis, besok hari jumaat habis, sementara pekerjaan masih banyak, jelas sumber yang tidak mau ditulis namanya,
Kemudian untuk mendapatkan informasi yang akut tentang proyek pembangunan kantor Kejari Bengkalis, media ini mendatangi kantor PUPR bengkalis, kamis 16-02-2023, sekitar pukul 14. 59 wib, Petugas Keamanan dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, Bernisial, F. Mengatakan kalau yang menangani Bangunan atau gedung, di bidang CK. Ketika ditanya apakah bisa ketemu dengan Kabid dan PPTK, F. Mengatakan, mereka pigi ke Pekanbaru.
Diruangan lantai kantor Kejari Bengkalis yang sedang direhab, salah seorang pekerja yang dikonfirmasi media ini jumaat 17-02-2023, mengatakan, masa pekerjaannya sudah habis, dibawah masih ada pekerjaan, jelas pekerja yang tidak disebut nama ini, mengakhiri,
Dari hasil pantauan media ini dilapangan, hasil pekerjaan rehab kantor kejari bengkalis, diduga dikerjakan asal jadi saja, pasal pemasangan lantai/Granit dinilai tidak rapi, dan seluruh ruangan dalam dan halaman samping kiri kanan serta halaman belakang kantor kejari bengkalis beratakan karena tumpukan sampah bekas bongkaran bangunan. Setiap kali media ini melakukan pemantauan dilapangan, tidak pernah terlihat konsultan pengawas lapangan.
aktifis anti korupsi yang juga pengurus DPP LSM- Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK) Tehe z Laia. Dihotel Rindu sepadan Pekanbaru Provinsi Riau, sabtu 18-02-2023, sekitar Pukul 19. 30 Wib. Kepada media ini Tehe Mengatakan. Untuk membuktikan ada tidaknya kecurangan dan kecurigaan masyarakat dalam proses pelaksanaan beberapa paket proyek yang dibiayai dengan dana APBD bengkalis TA.2022 mencapai miliaran rupiah. Kita minta pihak Aparat Penegak Hukum (APH) di pusat Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Riau, turun tangan mengusutnya. Pasalnya dari hasil pantauan kita dilapangan,” kita temukan kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, diduga asal jadi dan terbengkalai.
Salah satu contoh bangunan kantor kejaksaan negeri (Kejari) bengkalis. Yang dibangun Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan menggunakan APBD Bengkalis Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp. 2.716.093.200.12,- pelaksana CV.PUTRI SIAK KECIL. Konstruksinya sangat diragukan, karena pelaksanaan dilapangan diduga dikerjakan asal jadi.” Dari hasil pantauan kita selama ini sampai detik ini, sebagaimana yang kita lihat di papan nama/plang proyek yang masih terpasang dihalaman Kantor Kejari Bengkalis sampai saat ini. Masa pekerjaannya seharusnya berakhir pada akhir tahun 2022, tapi seperti yang kita saksikan bersama sampai saat ini masih terlihat sejumlah pekerja sedang beraktifitas dilapangan. dan para tenaga kerja tidak dilengkapi Alat Pelindung diri (APD) dari hasil pantauan kita temukan item pekerjaan yang diduga tidak sesuai standarisasi/spesifikasi teksnis, seperti pemasangan keramit, kurang rapi, kemudian lantai Ruangan PTSP terkelopak dan bergelombang, diduga setelah kita konsultasikan kepada salah satu pejabat dikejari bengkalis minggu lalu, baru di perbaiki itu pun masih kurang rapi. Kemudian akibat terbengkalainya pembangunan ini, pemandangan disekitar kawasan kantor kejari bengkalis sangat terganggu dan tidak nyaman karena halaman samping sebelah kiri menuju Musholla, halaman belakang sangat kotor, Beratakan karena tumpukan bahan material dan bekas bangunan.
Lebih lanjut Tehe Z Laia menjelaskan. Hambatan terhadap proyek kantor kejaksaan negeri bengkalis. Harus dipertanyakan,” kalau kita kutip Jurnal Spil Staktik Vol.4 No.11 November 2016, didalamnya dibunyikan,” dampak keterlambatan proyek akan menimbulkan kerugian pada pihak kontraktor, konsultan dan Ownwer,” Penyebab keterlambatan proyek disebabkan oleh beberapa yang berasal dari kontraktor, Ownwer, dan selain kedua belah pihak. 1. Keterlambatan akibat kesalahan kontraktor. Antara lain: (a) terlambatnya memulai pelaksanaan proyek (b) pekerja dan pelaksana kurang berpengalaman (c) terlambat mendatangkan peralatan (d) mandor/ pengawas kurang aktif (e) rencana kerja yang kurang baik, dan (2) keterlambatan pekerjaan proyek. Akibat kesalahan Owner (a) terlambatnya angsuran pembayaran oleh kontraktor. (b) terlambatnya penyediaan lahan (c) mengadakan perubahan pekerjaan yang besar (d) pemilik menugaskan kontraktor lain untuk menjalankan proyek tersebut. (3) keterlambatan yang diakibatkan selain kedua belah pihak diatas, antara lain; (a) akibat kebakaran yang bukan kesalahan kontraktor, konsultan, Owner. (b) akibat gempa, banjir ataupun bencana lainnya, (c) Perubahan Moneter, dan lainya, menurut saya sangat tidak masuk akal proyek pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis bisa gagal/terlambat, padahal akses armada akngkutan bahan material sangat lancar, dan tidak ada hambatan.” tapi kalau kita kihat dari cara pekerjaannya dilapangan, seperti proyek tahun jama,” sepengetahuan kita dimana-mana setiap akhir tahun kegiatan proyek sudah berakhir.”
Seharusnya bangunan kantor Kejari Bengkalis ini dijadikan contoh yang baik dari proyek lain,” dan orang-orang yang melaksanakan proyek ini mengerti hukum, mereka harus tau konsekuensinya apa bila kantor penegak hukum dibuat begini,” Kalau pembangunan kantor penegak hukum sudah amburadul begini, bagaimana dengan proyek lainnya di daerah plosok yang jauh dari jangkau pemantauan? Kita juga Pertanyakan apakah pihak institusi penegak hukum dipusat yakni Kejaksaan agung RI dan Kejaksaan Tinggi Riau mengetahui adanya pembangunan Rehab kantor kejari bengkalis? Harapan kita agar pihak penegak hukum dipusat agar segera turun tangan memantau dan mengaudit anggaran rehab kantor kejari bengkalis. Kita menduga Dana APBD Bengkalis sebesar Rp 2.7 M lebih untuk rehab gedung kantor Kejari Bengkalis, diduga kuat terjadi Mark Up. Selanjutnya dari papan plang kegiatan itu juga seakan menyesatkan publik, karena diduga tidak sesuai kondisi dilapangan,” kenapa tidak di bunyikan Rehab Kantor Kejaksaan. pengakuan Direktur CV.PUTRI SIAK KECIL, Bernisial (D) yang menemui kita tadi sore di Indomaret Muara Fajar Rumbai Pekanbaru, sekita Pukul 16. 12 Wib. Mengaku, para tenaga pekerja hajap awak dibuat, ketikan kitaa tanya masa waktu pelaksananya, (D) mengatakan berakhir pada tanggal 18 hari ini,
Tehe menegaskan Dalam waktu dekat hasil pantaun kita disejumlah lokasi proyek TA. 2022, yang ditangani Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, Termasuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis, paling lama selasa besok, kita laporkan Kepada Pihak institusi penegak hukum dipusat. Kejaksaan Agung RI dan Kejati Riau. Tegas tehe mengakhiri. (AM)
