Media Humas Polri // Bojonegoro
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah mewakili Pj Bupati Adriyanto menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan Kabupaten Bojonegoro, di acara Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di Pendopo Malowopati, Kamis (25/2/01/2024).
Mengawali sambutannya, Sekda memaparkan, gambaran umum tentang Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari 28 Kecamatan, 419 Desa dan 11 Kelurahan, dengan luas 230.000 KM persegi dan saat ini 40% wilayahnya berada di hutan.
Sedangkan sesuai dengan potensi, bahwa dari 30% kebutuhan Nasional, berasal dari Migas Kabupaten Bojonegoro, berkaitan dengan tersebut tentunya ini merupakan sebuah anugerah dan anugerah saat ini oleh Pemerintah Pusat diberikan dalam bentuk dana transfer
“Alhamdulillah ini adalah berkah dari Allah, menjadikan PAD, menjadikan postur APBD Kabupaten Bojonegoro setiap tahun meningkat,” tuturnya.
Ia juga mengucapkan selamat datang kepada tim DJPK Kemenkeu yang telah memberikan sosialisasi tentang peraturan Kemenkeu terhadap penggunaan Dana Desa.
“Ada sekitar 268 Kepala Desa hadir yang nanti akan sama-sama untuk mengikuti penjelasan,” tambahnya.
Nurul juga meminta para undangan yang hadir untuk mengikuti penjelasan pengelolaan Dana Desa, baik dalam teori, administrasi maupun di dalam pelaksanaannya.
“Mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan kita dan tentunya ada target yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Desa agar sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan,” ucapnya.
Sekda juga menyampaikan, bahwa saat ini Kabupaten Bojonegoro dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2023 posisi 71,8, sedangkan pada tahun 2022 di 70,12, sehingga ada kenaikan sebesar 1,68, artinya Indeks Pembangunan Manusia ini terukur dari tiga hal yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.
“Untuk kesehatan, kita lihat bahwa Kabupaten Bojonegoro sudah melaksanakan UHC, kemudian dari ukuran Usia Harapan Hidup (UHH) saat ini adalah di 74 tahun,” ungkapnya.
Lanjutnya, di sektor pendidikan saat ini dengan lama sekolah yaitu pada angka 7,48, artinya masih rata-rata dengan angka sekolah kelas 2 SMP, maka ini menjadi genjotan serta perhatian Pj Bupati Bojonegoro, dan diharapkan tahun 2024 adanya percepatan di dalam pelaksanaan kejar paket B maupun C.
“Dinas Pendidikan telah mengalokasikan anggaran dan mudah-mudahan di tahun 2024 ini ada percepatan, sehingga pelaksanaan kejar paket B maupun C bisa terealisasi,” harapnya.
Kemudian di dalam pelaksanaan ketimpangan pendapatan, Indeks di tahun 2022 Kabupaten Bojonegoro semakin membaik Apabila dibandingkan di tahun 2021, data menunjukkan diangka 0,34, sedangkan di tahun 2022 semakin mendekati ke bawah yaitu 0,28, ini membuktikan ketimpangan di dalam sisi pendapatan menjadi lebih baik.
Ketimpangan antar wilayah pun saat ini juga mendekati angka bawah, artinya semakin menurun, tetapi menunjukkan angka semakin baik yaitu indeks di tahun 2023 adalah 0,23.
Untuk capaian Desa Mandiri se-Indonesia Kabupaten Bojonegoro adalah terbanyak, di tahun 2023 untuk IDM yaitu terdiri dari 262 Desa Mandiri dan 157 Desa Maju artinya Kabupaten Bojonegoro di tahun 2023 bebas Desa Berkembang.
“Tentu ini karena masing-masing Desa juga bersinergi, target dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan anggaran, dengan adanya peningkatan maka target ini telah tercapai dan mudah-mudahan nanti juga akan ada peningkatan di tahun 2024,” harapnya.
Dari sisi pelayanan dasar sektor transportasi pemberdayaan masyarakat, saat ini diketahui dari tahun 2021 sampai 2023, sudah terbangun melalui dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK), yaitu Jalan telah teralokasi sepanjang 597,4 KM, sedangkan untuk jembatan sudah terealisasi sebanyak 98, untuk transportasi seluruh Desa saat ini sudah mengalokasikan.
“Untuk mobil siaga sudah terealisasi 386 Desa dan mudah-mudahan yang masih menjadi kekurangan 33 Desa nanti bisa terealisasi di tahun 2024,” katanya.
Dari akses pemberdayaan masyarakat, saat ini untuk stimulan Bumdes di tahun 2024 ada 14, kemudian tahun 2023 adalah 10 Bumdes, sedangkan untuk revitalisasi pasar Desa tahun 2023 ada satu pasar dan di tahun 2024 nanti ada dua revitalisasi pasar Desa.
Sedangkan untuk rehab Balai Desa di tahun 2023 ini terencana 12 dan tahun 2024 perencanaan rehab Balai Desa sebanyak 70.
Untuk program jamban sehat tahun 2021 Kabupaten Bojonegoro adalah Kabupaten bebas berak di sembarang tempat atau tuntas UDF, sedangkan untuk Universal Health Coverage (UHC) semua masyarakat Bojonegoro sudah menikmati mulai tahun 2021.
“Artinya di sektor kesehatan masyarakat Bojonegoro ketika sakit untuk dirujuk di rumah sakit, sudah terbiayai dari APBD, saat ini untuk kepesertaan sudah 99,73% dari penduduk Kabupaten Bojonegoro sebanyak 1,3 juta,” tegasnya.
Untuk sisi akses meningkatkan petani ada program Kartu Petani Mandiri (KPM) yang sudah terealisasi sebanyak 1608 kelompok tani, kemudian untuk pelaksanaan mendukung sarana pertanian sudah terbangun 49 unit sumur bor, 18.071 meter jaringan irigasi dan 66.036 Jalan Usaha Tani (JUT).
Dalam permodalan, Kabupaten Bojonegoro telah mengalokasikan melalui program Kartu Pedagang Produktif (KPP) dan saat ini telah dikembangkan, tentunya untuk 6 isu yang harus terselesaikan sebagai tindak lanjut program Pj Bupati untuk menindaklanjuti program dari pemerintah pusat.
6 program tersebut yaitu adanya penurunan kemiskinan, menurunkan angka stunting, pengendalian inflasi, pendidikan, kebencanaan serta investasi UMKM dan wisata.
“Ditahun 2024 ada program program prioritas yang harus dilaksanakan, mudah-mudahan ikhtiar kita di dalam membangun Bojonegoro, terutama dalam mewujudkan Bojonegoro TEDUH yang artinya Tertib, Ekonomi tumbuh, Damai, Ulet dan Harmoni, semuanya berkah barokah,” pungkas Sekda Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah. ( Gz )
