Mediahumaspolri.com // Lombok timur
Atas Lambannya keluar nya SK Guru P3K di Lombok timur, Anggota Dewan Pendidikan Lombok Timur, Soraya Ali merasa kecewa dengan kinerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur, yang membuatnya angkat bicara ke media ini, (30/06/2023).
Soraya Menganggab ini akibat ketidak kemampuan kadis mengorganisasikan dinas untuk kerja cepat, tepat, dan akuntabel.
“Dalam rekaman yang beredar ke publik kadis Dikbud justru sebaliknya menyalahkan teman2 guru yang lulus seleksi P3K ini, dengan mengatakan jangan salahkan kami di dinas, tetapi salahkan teman temanya yang belum lengkap berkasnya. ini kan pernyataan yang tidak Kren, jangan sampai karna satu dua orang yang tidak lengkap berkasnya justru akan mengorbankan ribuan guru yang lulus P3K nasibnya menjadi terkatung- katung,” ujar Soraya.
Jangan sampai publik berpikir liar, siapa yang satu dua yang tidak lengkap berkasnya sangat di diistimewakan dinas, sampai sampai membuat ribuan guru yang lain terzolomi.
Kemarin target Dikbud SK P3K ini akan keluar Juni, sekarang targetnya molor kembali ke September, ini kan menunjukan kinerja Dikbud perlu di evaluasi, jika alasanya karna banyak yang di verivikasi ya itu juga tidak lojik, kan kmarin ktika teman-teman guru mengumpulkan berkas harusnya di verivikasi, mana berkasnya yang tidak lengkap harusnya tidak di terima dan di suruh melengkapi langsung.. tambah perempuan yang terkenal pokal melakukan pembelaan terhadap rakyat ini.
Kadis Dikbud Lotim jangan malu untuk belajar di kadis Kesehatan Lombok timur, bagaimana mengelola Birokrasi, karna dalam hal SK P3K di nakes, dinas kesehatan sudah klir dari bulan lalu. Hal hal yang baik memang harus saling mencontoh dan ber fastabikul khaerot terangnya.
Lanjut Soraya Ayolah Dikbud tunjukan kinerja yang baik, terutama di sisa kepemimpinan rezim Sukiman Azmi ini, bantu pak bupati untuk masyrakat merasa happy ending di lingkungan pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan di Dikbud dalam masa las menite ini.
Karna Lebih dari itu memang pemimpin stakeholder itu harus peka terhadap problem teman-teman guru non PNS, lebih lebih P3K ini adalah solusi yang di berikan Negara untuk untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah bagi teman-teman honorer yang selama ini tidak berlebihan Kita sematkan merekalah pahlawan tanpa tanda jasa itu. Jadi jika sampai bulan depan SK P3K ini masih terkatung saya dalam kapasitas sebagai anggota dewan pendidikan Lombok Timur akan membawa permasalahan ini ke bapak Bupati agar melakukan evaluasi ke dinas Dikbud, karna apapun saya akan lakukan untuk kebaikan teman-teman guru, tutup wanita yang juga pernah me jadi guru honorer ini yang sekarang lagi mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur. (Sahruman)
