LABUHANBATU UTARA // Mediahumaspolri.com
Solidaritas Perempuan Merdeka (SPM ) kecewa dengan sikap Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang Tidak Pro Kepada rakyat, khusus nya Masyarakat Aek Kuo,Labuhanbatu Utara, pada Rapat Dengar Pendepat (RDP) Dikantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Labuhanbatu Utara. Pasalnya, kelanjutan aksi Gerakan masyarakat aek kuo bersatu (GEMA AKU), RDP yang di rencanakan ditanggal 3 April 2023,dibatalkan secara Nonformal oleh DPRD Labuhanbatu Utara , Dan diadakan kembali di Tanggal 14 April 2023.
Informasi yang dihimpun dari Gerakan Masyarakat Aek kuo (GEMA AKU) menyampaikan kekecewaannya terhadap DPR maupun Bupati labuhanbatu utara. yang dimana aksi jilid I di tanggal 15 Februari 2023,PT smart meminta waktu 1,5 bulan lamanya untuk keputusan dari PT.smart Pusat. akan tetapi waktu yang telah ditentukan tidak ada jawaban sehingga Gema Aku melakukan aksi jilid II tepatnya pada hari rabu 5 April-8 april 2023 hingga 14 April 2023 RDP pun diadakan kembali di gedung DPRD Labuhanbatu utara.
Nissa dalimunthe selaku Ketua Solidaritas Perempuan Merdeka, yang tergabung di dalam Gerakan masyarakat Aek Kuo (GEMA AKU)menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintahan labuhanbatu utara karna diduga tidak Pro terhadap masyakarat. Khususnya masyarakat Aek Kuo dimana selama ini masyarakat aek belum memiliki akses jalan penghubung antar kecamatan, kabupaten,kecamatan ke kecamatan, dan juga kecamatan ke desa.
“Terkait RDP kemarin kami sebagai masyarakat sangat kecewa dengan kinerja pemerintahan yang tidak pro terhadap kami. keputusan yang kami dapatkan dari perusahaan sewaktu aksi , Itu bukan dari PT. Smart Tbk pusat.akan tetapi dari PT. smart padanghalaban , yang ditandatangani sekelas manager, Alasan mereka adalah karna Digunakan surat HGU ke Bank padahal masa waktu HGU 2024 dan 2025 akan habis.”ujarnya Nissa (15/4)
“kami bukan orang bodoh lagi sampai kapan kami ditindas dengan akses jalan seperti ini, Ini sangat menghambat perekonomian, pendidikan dan sosial kami.untuk antar desa saja tak bisa karna jalan rusak.” Ucapnya Nissa dalimunthe saat dikonfirmasi.
Solidaritas Perempuan Merdeka( SPM) Dan Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Aek Kuo ( GEMA AKU ) yang mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Di Kantor DPRD Labura sangat kecewa akan sikap Dprd labura.
Nisa dalimunthe juga menyampaikan mereka Tetap Komitmen dengan Sikap Pemerintahan yang Memperbaiki jalan walaupun Kalau Turun Hujan akan Menjadi Becek dan Licin ” Kami miris melihat pencitraan perbaikkan jalan sana sini yang dilakukan pemerintah yang memakai dana dari 3 perusahaan yang ada di kecamatan aek Kuo.,”Kami tetap komitmen dengan meminta pelepasan jalan kami yang masuk HGU PT.smart padang halaban agar diperbaiki pemerintahan.”Tegas nya
“Kalau DPRD dan bupati labuhanbatu utara tak bisa menyelesaikannya, Kami beranggapan DPRD dan Bupati gagal dalam kinerjanya. dan satu lagi yang harus diketahui kami akan terus aksi berjilid jilid kami siap demi kemaslahatan masyarakat dan aksi kami ini harga mati tak bisa ditawar lagi. “Tegas nissa dalimunthe sebagai masyarakat Aek Kuo
Selain Itu Solidaritas Perempuan Merdeka (SPM) Nissa Dalimunthe meminta Agar presiden RI dan Hadi tjahajanto untuk turun meninjau Perusahan PT.Smart yang melanggar hukum di labuhanbatu utara.propinsi Sumatera Utara serta dapat menghentikan izin perpanjangan HGU, sebelum dapat memenuhi tuntutan masyarakat Aek Kuo, terkait pelepasan jalan utama dari dalam HGU. (Julhadi simanjuntak)
