MEDIA HUMAS POLRI || SRAGEN
Pemerintah terus melakukan upaya guna memudahkan pelayanan publik yang cepat, efisien dan efektif, salah satunya melalui hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP).
Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu instansi yang turut menyediakan pelayanannya pada MPP.
Hal itu dikemukakan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto melakukan monitoring dan evaluasi kontribusi pelayanan yang disajikan oleh Kementerian Hukum dan HAM di MPP Kabupaten Sragen, Hari ini (27/6/2023).
Pada kunjungannya itu, Lucky didampingi pejabat Kemenkum HAM di wilayah Soloraya melihat-lihat kondisi pelayanan publik di MPP Sragen. Ia juga melihat bagaimana pelayanan Hukum dan HAM (Kum-HAM) di Sragen, terutama di gerai Bapas dan Gerai Imigrasi. Mereka juga berdialog dengan pengelola MPP Sragen untuk meningkatkan pelayanan Kum-HAM di Sragen.
Lucky pun memberikan apresiasi yang tinggi terhadap MPP Kab. Sragen.
“Secara keseluruhan MPP Sragen jika kami nilai sangat luar biasa, dilihat dari seluruh petugasnya yang semangat dalam melayani masyarakat dan tempatnya juga nyaman, bagus dan tata letaknya sangat eye catching, saya sangat mengapresiasinya,” ujar Lucky.
Menurutnya adanya penyelenggaraan pelayanan di MPP Sragen ini membuktikan bahwa Kemenkumham hadir untuk masyarakat.
“Hari ini kita melihat secara langsung peran Kemenkumham untuk memberikan pelayanan dengan baik untuk masyarakat pada di MPP Kab. Sragen, terbukti bahwa booth Kemenkumham ramai disambangi masyarakat,” lanjutnya.
Walaupun sebagian besar layanan Kemenkumham sudah bisa dijangkau melalui online, pihaknya menyadari bahwa didaerah masih banyak masyarakat yang belum paham.
Dia berharap pegawai Pemda bisa diakomodasi untuk layanan publik. Karakteristik pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik berbeda-beda. Begitu pula kontribusi kepala daerah dalam pelayanan publik juga bervariasi, masing-masing ada keunggulan dan kelemahan.
“Bagi saya yang penting semangat untuk pelayanan masyarakat dengan baik dan maju. MPP di Sragen ini tempatnya representatif, gedungnya bagus, tata letaknya bagus, manajemennya bagus. Dan saya lihat Sragen menduduki urutan kedua setelah Jawa Timur dalam bidang investasi,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sragen, Dwi Agus Prasetyo, mengatakan kunjungan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kemenkum HAM ke MPP Sragen terkait dengan pelayanan di MPP. Khususnya meninjau gerai Bapas dan gerai Imigrasi di MPP Sragen.
Agus mengakui jika proses pelayanan Kum-HAM di MPP berjalan dengan baik, begitu pula dengan sarana dan prasarananya.
“Harapannya bisa untuk pelayanan secara berkelanjutan. Selama ini pelayanan Kemenkum HAM baru Senin dan Rabu. Kedepannya bisa ditingkatkan menjadi Senin hingga Kamis sehingga warga Sragen bisa terlayani lebih banyak. Kuotanya juga tergantung masyarakat yang hadir,” terang Agus.
Di MPP Sragen sendiri telah disediakan 40 gerai pelayanan dari berbagai instansi. Yang menjadikan MPP Sragen istimewa dan berbeda dengan daerah lainnya karena di MPP Sragen terdapat pelayanan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Balai Pemasyarakatan (Bapas) Surakarta dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. (Jiyanto)
