KEDIRI mediahumaspolri.com / Uji kekuatan tanah untuk proyek tol di sejumlah kelurahan di Kecamatan Mojoroto dipertanyakan warga. Pasalnya, tes untuk mengetahui tingkat kekerasan tanah itu dilakukan saat trase tol Kediri-Tulungagung belum disosialisasikan.
Uji kekuatan tanah dengan cara mengebor itu banyak didapati di Kelurahan Mrican, Kelurahan Ngampel, Kelurahan Bujel, Kelurahan Pojok, dan Kelurahan Gayam. Khusus di Kelurahan Ngampel, uji kekuatan tanah dilakukan tidak jauh dari TPU Lingkungan Betik. Adapun di Kelurahan Pojok, dilakukan di dekat rumah pompa PDAM. “(Uji kekuatan tanah, Red) berlangsung sangat cepat. Saya tidak sempar bertemu dengan pekerja,” ujar Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Ngampel Heri Nurdianto, mengutip dari Radar Kediri, Senin (25/10/2021).
Terpisah, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri Endang Kartika yang dikonfirmasi tentang uji kekuatan tanah untuk tol menyebut aktivitas itu tak izin ke pemkot. Karena itulah, dia menilai aktivitas tersebut ilegal.
Alasannya, mereka melakukan aktivitas tanpa mengantongi izin dari Pemkot kediri. Sebaliknya, warga tidak berani menghentikan aktivitas mereka lantaran mengaku untuk proyek tol. “Setahu saya belum ada pemberitahuan (izin untuk uji kekuatan tanah, Red),” terang Endang.
Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Kota Kediri Soedjoko Adi Poerwanto juga menanyakan aktivitas uji kekuatan tanah tersebut. Sebab, aktivitas serupa juga terjadi di lingkungannya. Yang membuatnya heran, saat ditanyakan ke pemkot tidak ada yang mengetahuinya.
Politisi dari PDI Perjuangan ini mewanti-wanti agar hal tersebut tak terulang. “Sampai saat ini tidak diketahui dari mana orang-orang yang melakukan uji kekuatan tanah itu,” jelas Djoko sembari meminta warga mempertanyakan jika ada orang yang melakukan aktivitas serupa.
Sementara itu, jika rekanan tol Kediri-Tulungagung mulai melakukan uji kekuatan tanah, proyek tol Kediri-Kertosono yang November nanti sudah dilakukan pemasangan patok juga belum disosialisasikan hingga ke tingkat desa.
Seperti dikatakan oleh Kepala Desa (Kades) Bakalan, Grogol Supriono. Dia mengaku belum mengetahui rencana pemasangan patok untuk proyek tol bulan depan. “Belum ada pemberitahuan,” jelasnya.
Supriono menuturkan, sebelumnya dia pernah mendapat sosialisasi di Surabaya pada akhir 2020 lalu. Dalam pertemuan yang diikuti oleh kepala desa di Kediri dan Nganjuk itu dipaparkan rencana besar pembangunan tol. Demikian juga dengan desa-desa yang terdampak.
Setelah pertemuan tersebut, menurut Supriono masih belum ada pemberitahuan lebih lanjut. Dia pun hanya tahu jika di desanya akan ada delapan hektare lahan yang terdampak. “Titiknya di mana saja masih belum tahu,” paparnya.
Meski belum mendapat pemberitahuan tentang proyek tol, Supriono menyebut warga Bakalan mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) itu. Apalagi, mereka sudah mendengar rencana pembangunan tol sejak dua tahun silam.
Zaenal, 55, asal Dusun Bakalankidul mengaku sudah lama mendengar kabar pembangunan tol yang lewat desanya. “Selebihnya kami menunggu arahan dari pemerintah terkait tanah yang terdampak,” tandasnya.
Seperti diberitakan, tol Kediri-Kertosono akan dibangun sepanjang 20,75 kilometer. Tol membutuhkan tanah total 220,48 hektare atau 2.032 bidang tanah. Di Kabupaten Kediri total ada 233 bidang tanah seluas 38,79 hektare yang terdampak. Rinciannya, 206 bidang atau 29,99 hektare di Kecamatan Banyakan, dan 116 bidang atau 8,80 hektare di Kecamatan Grogol. (arv)
