vaksinasi terhadap anak usia 6-11 tahun yang dinilai lebih ke pemaksaan, Massa Lakukan Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung DPRK Aceh Timur
Aceh Timur Mediahumaspolri.com | Massa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRK Aceh Timur di Idi, Rabu (26/1). Kali ini, massa menuntut DPRK Aceh Timur, tidak tinggal diam melihat proses vaksinasi terhadap anak usia 6-11 tahun yang dinilai lebih ke pemaksaan.
“DPRK Aceh Timur harus bersikap terhadap pemaksaan dalam program vaksinasi anak usia 6-11 tahun,” kata Korlap Aksi, Reza Nuarif Nazaruddin, dalam aksinya didepan unsur pimpinan dan anggota DPRK Aceh Timur di Kompek Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
Kedatangan massa kali ini ke gedung yang diduduki para wakil rakyat itu bertujuan menolak pemaksaan vaksinasi yang sedang digalakkan pemerintan ditengah-tengah masyarakat. Aksi yang digelar sekitar pukul 10:30 itu berlangsung tertib hingga pukul 12:30.
“Kami juga menolak sertifikat vaksin menjadi salah satu syarat masyarakat dalam menerima barbagai bantuan sosial (bansos) dan juga kini dijadikan sebagai syarat dalam mendapatkan pelayanan di perkantoran,” cetus Reza.
Sementara Ketua DPRK Aceh Timur, Tgk Fattah Fikri, dalam kesempatan itu mengaku sangat mendukung aspirasi masyarakat dalam menyuarakan hak-haknya, termasuk dalam menolak pemaksaan vaksinasi.
“Nanti saya akan panggil dinas terkait untuk memberikan kelonggaran dalam program vaksinasi ini. Intinya, tidak tidak mau ada pemaksaan terhadap masyarakat dan anak-anak usia 6-11 tahun,” kata politisi Partai Aceh (PA).
Jika anak tidak berkeinginan untuk divaksin, lebih-lebih orangtua/wali melarangnya, lanjut Fattah Fikri, maka pihaknya berharap tim Satgas Penanganan Covid-19 diharap untuk tidak melakukan upaya-upaya penekanan melalui instansi terkait.
“Apapun alasannya vaksinasi ini tidak boleh dipaksa, karena tidak semua anak dan masyarakat imunitas tubuhnya lemah,” timpa Fattah Fikri.
Menindaklanjuti kedatangan massa kali ini, Fattah Fikri berjanji akan memanggil dinas terkait. “Dinas P&K yang membawahi SD dan SMP. Kancab Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Aceh Timur yang membawahi SMA dan SMK dan Kankemenag Aceh Timur yang membawahi siswi/i MI, MTs dan MA, untuk meminta kebijakan,” pungkas Fattah Fikri.(Tim)
