WABUP MORUT, MINTA KEPALA OPD HARUS RESPONSIF MENINDAKLANJUTI TEROBOSAN YANG DILAKUKAN BUPATI
Mediahumaspolri.com – MORUT
Berbagai terobosan dan lobi-lobi yang dilakukan Bupati Morowali Utara (Morut) Delis Julkarson Hehi demi kemajuan daerah ini tidak akan berhasil jika jajaran tingkat bawah tidak responsif dan tidak mampu bergerak cepat.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Morut H. Djira K saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Morut tahun 2022 di Kolonodale, Jumat (25/3).
Musrenbang tersebut diikuti Ketua DPRD Morut Hj Megawati Ambo Asa, Kacabjari Kolonodale Andreas Adjie SH, MH, Asisten, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Forkopimda, tokoh masyarakat/adat, serta para camat.
Wabup menguraikan, selama ini bupati begitu intens melakukan dan menciptakan peluang-peluang dalam melayani pemenuhan kebutuhan di daerah ini melalui berbagai pendekatan.
Sebagai contoh, kata Wabup, hampir semua lembaga kementerian di Jakarta bupati kunjungi dalam menciptakan peluang, menjalin kerjasama, untuk kepentingan dan kemajuan daerah ini.
“Untuk itu kami ingatkan kepada teman-teman pimpinan OPD sebagai pelaksana teknis di lapangan, apa yang dilakukan oleh bupati dengan melakukan penjaringan, menciptakan jaringan, maupun menciptakan peluang, itu semua akan sia-sia ketika kepala perangkat daerah tidak mampu merespon terobosan itu,” tegas Wabup.
Untuk itulah, Wabup Djira meminta
kepada semua kepala perangkat daerah (Kepala Dinas/Badan) segera menindaklanjuti semua peluang yang telah terbuka sesuai tugas dan kewenangannya.
Sebagai contoh, kalau ada program yang sudah dirancang atau dikerjasamakan dan pihak Kementerian butuh peraturan daerah, maka perangkat daerah yang memiliki relevansi dengan program itu seharusnya bergerak cepat sejak sekarang.
“Jangan nanti terdapat program yang sudah harus dilaksanakan tapi tidak didukung oleh dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan. Jangan sampai ada program yang tertunda karena kelalaian kita,” tambahnya.
Hal lain yang diingatkan Wabup Morut adalah soal kedisiplinan para pimpinan atau staf OPD dalam melaksanakan tugas. Semua harus taat aturan dan senantiasa memberi laporan.
Bahkan saat ini, lanjutnya, badan pemeriksa keuangan (BPK) tidak membolehkan adanya kepala OPD yang tugas luar tanpa perintah atau izin dari Bupati setempat.
“Saya ulangi, tolong diperhatikan tidak ada kepala dinas/badan yang keluar daerah tanpa perintah atau izin bupati,” tegas Wabup.
Seiring dengan pelaksanaan Musrenbang RKPD ini, para kepala OPD diminta agar memperhatikan skala prioritas sesuai visi misi Pemda Morut saat ini yakni untuk mewujudkan Morut yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera (SCS).
Kebijakan tersebut antara lain beberapa sektor yang masuk prioritas seperti sektor pertanian dengan berbagai komoditasnya, sektor perikanan budidaya air tawar dengan rencana pengembangan jenis komoditas ikan gabus, sektor pariwisata dan masih banyak sektor yang menjadi prioritas kita.
Ditegaskan, penyusunan rancangan pembangunan daerah terutama yang masuk skala prioritas tidak bisa ditawar-tawar. Secepatnya dieksekusi dengan tetap berpedoman pada efisien dalam penganggaran, efektif dalam pengelolaannya.
Musrenbang RKPD tingkat kabupaten ini merupakan perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan dalam rangka penyempurnaan dokumen rancangan RKPD Kabupaten Morowali Utara sebagai implementasi dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).(John)
