Wow! Biaya Perjalanan Dinas Capai Rp 433 Miliar, Aktivis Minta Kemendagri Awasi Pemerintah Aceh
BANDA ACEH – Aceh yang merupakan provinsi di Indonesia yang dinyatakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai provinsi termiskin di Sumatera.
Aceh juga masih dilanda pandemi Covid-19 saat ini. Namun, biaya belanja perjalanan dinas Pemerintah Aceh dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2022 tercatat sebesar Rp 433 miliar atau 2,6 persen dari total APBA 2022.
Hal tersebut terungkap berdasarkan dokumen evaluasi Kemendagri terhadap APBA 2022, belanja perjalanan dinas dalam negeri mencapai Rp 414 miliar atau 2,56 persen dari APBA 2022, dan untuk luar negeri biaya perjalanan dinas tercatat Rp 19,7 miliar. Dalam dokumen tersebut dijelaskan, bahwa belanja dinas biasa mencapai Rp 370 miliar, belanja perjalanan dinas tetap sebanyak Rp 45,4 juta, belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 31,8 miliar, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota Rp 11,1 miliar dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebanyak Rp 61 juta. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh AJNN.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah meminta Pemerintah Aceh agar anggaran tersebut dirasionalkan dalam artian harus digunakan sesuai kebutuhan.
Sementara Angkatan Pemuda Peduli Aceh (APPA), melalui Sulthan Alfaraby, CPS., CHG.Sch., mengatakan bahwa Kemendagri harus mengevaluasi secara berkala efektivitas dan kepatutan penggunan biaya perjalanan dinas tersebut.
“Kami hari ini bersuara di media untuk meminta kepada Kemendagri untuk melakukan pemantauan, evaluasi, kepatutan atau kewajaran penggunaan anggaran Pemerintah Aceh. Karena di tengah kondisi saat ini masyarakat akan menyorot anggaran itu. Jangan sampai digunakan untuk foya-foya”, ujarnya, Kamis (13/01/2022).
Beliau khawatir, jika nantinya anggaran tersebut akan menjadi bulan-bulanan masyarakat, dikarenakan ada banyak masyarakat Aceh yang perlu dibantu di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit ini.
“Aceh hari ini sedang kena musibah. Baik bencana alam, maupun bencana biologis seperti virus corona yang belum berakhir. Harusnya anggaran yang tidak perlu, semestinya dipotong dan dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Ingat, Aceh masih jadi provinsi miskin, saya minta elitnya jangan foya-foya”, tegasnya
Alfaraby juga akan mengawal Pemerintahan Aceh sepanjang 2022 dengan menurunkan sejumlah tim khusus di lapangan.
“Kita ada tim khusus. Gunanya untuk mengawasi dan melaporkan kondisi di lapangan. Jika ada masalah, kita akan suarakan sampai Pak Jokowi dengar bahwa Aceh hari ini butuh perhatian dan kesejahteraan pemimpin”, tutupnya.
